politik-indonesia.com – Perusahaan penambang kripto legal di Kazakhstan mulai merelokasikan 30 persen perangkat penambangan ke luar negeri. Hal ini terjadi dikarenakan kelangkaan listrik dan peningkatan pajak yang membuat penambang kripto angkat kaki dari negara Asia Tengah tersebut.

Presiden Asosiasi Nasional Industri Blockchain dan Pusat Data Kazakhstan, Alan Dorjiyev menjelaskan soal pergerakan tersebut. Ia menekankan, penambang kripto dibebani oleh permasalahan seperti pasokan energi dan ekspektasi peningkatan pajak.

Asosiasi yang dipimpin Dorjiyev mewakili perusahaan-perusahaan besar yang terlibat di industri penambangan aset digital. Perusahaan-perusahaan tersebut menguasai 70 persen sektor penambangan kripto di Kazakhstan.

Berkas resmi menandakan parliamen Kazakhstan bersiap mengenakan pajak terhadap penambang kripto sebesar 10 tenge (US$0,02) per kWh listrik yang dihasilkan oleh sumber energi domestik. Energi listrik sumber impor dikenakan 5 tenge per kWh.

Keringanan pajak bagi listrik yang bersumber dari gas alami serta energi terbarukan, kecuali tenaga hidro, bernilai sebesar 3 tenge per kWh bila pembuat kebijakan menerapkan perubahan tersebut.

Pada tahun 2021, pihak berwenang di Nur-Sultan, ibukota Kazakhstan, menerapkan biaya 1 tenge (US$0,002) per kWh listrik yang digunakan untuk menambang kripto.

Kazakhstan menjadi pusat penambangan kripto menyusul keputusan Tiongkok meluncurkan pelarangan nasional terhadap industri penambangan pada bulan Mei tahun lalu.

Negara itu awalnya merangkul perusahaan penambang tetapi akhir-akhir ini menyalahkan penambang kripto atas kelangkaan energi yang melanda Kazakhstan.

Demi menangani kelangkaan energi, pemerintah Kazakhstan menggenjot import listrik dari Rusia dan menutup fasilitas penambangan kripto legal di tengah pemadaman listrik di musim dingin.

Atas perintah Presiden Kassym-Jomart Tokayev, Kementerian Energi, Badan Pengawan Keuangan dan otoritas lainnya turut mengincar penambang kripto ilegal.

Dorjivev menambahkan, Kazakhstan perlahan-lahan menjadi yurisdiksi yang tidak mendukung bisnis penambangan kripto. Ia mengingatkan negara itu akan kehilangan posisinya sebagai pemimpin bagi daya komputasi jaringan Bitcoin.

Per Agustus 2021, pangsa pasar hashrate global Kazakhstan mencapai 18 persen, kedua terbesar setelah Amerika Serikat.

Demi meredam protes akibat kenaikan harga BBM pada awal Januari, pemerintah Tokayev menutup sementara bank dan membatasi akses internet. Kebijakan tersebut berdampak pula terhadap sektor penambangan kripto.

Gejolak politik dan gangguan pasokan listrik telah memaksa sejumlah perusahaan penambang angkat kaki ke negara lain, seperti Amerika Serikat. [news.bitcoin.com/ed]